ARTIKEL

Langkah pertama sebelum mengurus Sertifikat Laik Fungsi (SLF) adalah memastikan kategori SLF yang sesuai dengan jenis dan luas bangunan yang dimiliki. SLF merupakan dokumen krusial setelah penyelesaian pembangunan, dengan konsekuensi bahwa tanpa SLF, sebuah bangunan tidak dapat mengeluarkan akta jual beli, membuka cabang bank, atau mengenakan biaya layanan kepada penghuni gedung.

Regulasi terkait SLF diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 19 Tahun 2018, yang menetapkan tata cara izin mendirikan bangunan (IMB) dan penerbitan SLF melalui pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik.

Fungsi Sertifikat Laik Fungsi Bangunan

Proses pengajuan SLF dimulai dengan mengajukan permohonan, yang melibatkan beberapa tahap. Penting untuk memahami bahwa SLF bukan hanya sekadar dokumen legalitas, melainkan juga mencakup:

1. Mewujudkan bangunan sesuai dengan fungsinya.
2. Memberikan kepastian hukum.
3. Meningkatkan kenyamanan penghuni gedung.

Kelas Sertifikat Laik Fungsi Bangunan

Pemilik bangunan harus mengetahui kategori SLF yang dibutuhkan, yang dibagi menjadi empat kelas berdasarkan jenis dan luas bangunan:

• Kelas A: Bangunan bukan rumah yang memiliki lebih dari delapan lantai.
• Kelas B: Bangunan non-rumah yang memiliki kurang dari delapan lantai.
• Kelas C: Bangunan rumah tinggal yang memiliki luas 100 meter persegi atau lebih.
• Kelas D: Bangunan rumah tinggal kurang dari 100 meter persegi.

Setelah menentukan kategori bangunan, pemilik dapat mengurus SLF dengan melengkapi dokumen-dokumen tertentu, seperti:

1. Berita acara bangunan yang telah diselesaikan sesuai dengan IMB.
2. Fotokopi berkas IMB, termasuk gambar gedung, surat keputusan IMB, keterangan, dan peta rencana kota.
3. Laporan direksi pengawas yang mencakup surat penunjukan pemborong, laporan lengkap direksi pengawas, dan fotokopi TDR/SUJK pemborong serta surat izin bekerja/SIPTB direksi pengawas.
4. Foto bangunan, termasuk foto sumur resapan air hujan, gambar SRAH, ukuran, foto perkuatan untuk keamanan, serta perhitungan kebutuhan dan pelaksanaannya.

Harap dicatat bahwa persyaratan dokumen dapat bervariasi di setiap daerah. Pengajuan dilakukan melalui Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tingkat suku dinas, kecamatan, maupun dinas terkait di daerah setempat.

Cara Mengurus SLF (Sertifikat Laik Fungsi)

Untuk mengurus Surat Izin Fungsi (SLF), Anda dapat mengunjungi kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Permohonan penerbitan SLF untuk bangunan gedung harus ditujukan kepada:

1. Pemerintah Daerah: Untuk bangunan gedung selain yang memiliki fungsi khusus.
2. Menteri Pekerjaan Umum: Untuk bangunan gedung fungsi khusus di Provinsi DKI Jakarta.
3. Gubernur: Untuk bangunan gedung fungsi khusus di provinsi lainnya.

Baca juga: Apa Itu Sertifikasi Laik Fungsi (SLF)? Simak Info Lengkapnya!

Penting untuk dicatat bahwa secara umum, tidak ada biaya yang dikenakan untuk mengajukan permohonan SLF. Pembebasan biaya ini diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 mengenai bangunan gedung.

Dokumen yang diajukan akan diperiksa kelengkapannya, dan SLF akan diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh pihak berwenang. Dalam hal ini, pemerintah memastikan bahwa penerbitan SLF dilakukan dengan cermat dan sesuai ketentuan yang berlaku.